Bupati Natuna Usul Dua Ranperda Baru Ke DPRD

0
685

Medako.co.id, Natuna – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna gelar rapat Paripurna dengan agenda pidato pengantar Bupati Natuna tentang usulan dua Ranperda baru ke DPRD.

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Andes Putra diruang rapat Paripurna DPRD Jalan Yos Sudarso, Ranai, Selasa 29 Oktober 2019.

Adapun Pidato Pengantar Bupati Natuna tentang ;

1. Rancangan Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangakat daerah.

2. Pembentukan dan susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam pidatonya, Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah.

Oleh karenanya Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan membuat peraturan Daerah sebagai instrumen aturan yang sah.
“Walaupun Perda yang dibuat hanya berlaku dalam batas-batas Yurisdiksi daerah bersangkutan namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” jelas Hamid.

Rapat paripurna DPRD Natuna

Adapun Ranperda yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dapat dibahas secepatnya adalah ;

1. Rancangan Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangakat daerah. Berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi kelembagaan maka beberapa Dinas memerlukan penyesuaian sebagai berikut;

a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

c. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kesehatan.

2. Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Mendagri Nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penataan kembali agar sesuai dengan tugas, fungsi dan tata kerja.

“Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga Ranperda yang saya sampaikan di atas dapat segera dibahas dan disetujui bersama” tutup Hamid.

Hadir dalam acara Sekda Natuna, Wan Siswandi, anggota DPRD Natuna, Para FKPD, Pimpinan OPD, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan para pelaku usaha di Natuna. (DK)

Editor : Papi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here