Fraksi DPRD Terima Jawaban Plt Wali Kota Tanjungpinang

0
182

MEDAKONEWS.CO.ID, Tanjungpinang- “Semua kritik yang disampaikan seluruh fraksi akan dibahas lebih dalam pada tahap berikutnya,” kata Plt Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, membuka pidatonya pada sidang paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, di gedung DPRD, Senin, 29 Juni 2020.

Rahma menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum masing-masing fraksi terkait Ranperda tersebut.

Tanggapan pertama ditujukan kepada fraksi PDI Perjuangan. Dia menjelaskan Pemko melalui TAPD ke depan akan lebih memperhatikan mekanisme penganggaran. Sehingga anggaran yang disusun lebih realistis, tidak mengalami optimisme atau pesimisme anggaran. Kendati dua istilah penganggaran ini lazim digunakan.

Soal SILPA,Pemko akan fokus meningkatkan penyelesaian anggaran sehingga meminimalisir SILPA. Juga meminimalisir program yang tidak selesai sehingga SILPA menjadi besar di akhir periode anggaran.

SILPA akronim Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Yaitu, selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Artinya, penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Pemko, Rahma melanjutkan, juga akan terus berupaya orientasi belanja untuk kebutuhan masyarakat, dibanding belanja memenuhi kebutuhan birokrasi.

“Sehingga catatan fraksi PDI Perjuangan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, dapat kami penuhi,” katanya.

Pengelolaan yang akuntabel dan transparan terhadap belanja hibah masih juga perlu untuk ditingkatkan. Sehingga belanja ini diharapkan dapat menyentuh masyarakat.

Tanggapan berikutnya Rahma tujukan kepada Fraksi Golkar. Pemko, ujarnya, tentu terus berupaya menjaga stabilisasi anggaran. Serta menerapkan prinsip skala prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Menanggapi Fraksi Partai Nasdem, Rahma menyampaikan bahwa dalam laporan realisasi anggaran 2019 terlihat pendapatan daerah hanya mencapai 97,41 persen. Realisasi pendapatan ini terdiri dari realisasi PAD 104,20 persen, realisasi pendapatan transfer 96,30 persen dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah 95,80 persen.

Pendapatan transfer yang realisasinya di bawah 100 persen, menurut Rahma, karena pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dan pendapatan lain yang sah yang juga dari pusat, untuk dana bantuan operational sekolah.

Sedangkan untuk komponen realisasi pendapatan asli daerah presentasi realisasi terkecilnya ada di akun pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 63.85 persen. Hal ini terjadi karena optimisme penganggaran. Sehingga anggaran diprediksi terlalu tinggi dari realisasi yang seharusnya terjadi.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari dividen BUMD.

Adapun proporsi realisasi belanja tidak langsung sebesar 96.48 persen, sedangkan realisasi belanja langsung sebesar 88.98 persen.

Bila dilihat, kata Rahma, realisasi belanja langsung yang bersentuhan langsung kepada masyarakat direalisasikan lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung.

Hal ini disebabkan beberapa pekerjaan mengalami perubahan adendum sehingga mengalami perpanjangan masa penyelesaian dan tidak menjadi realisasi anggaran pada 2019.

“Tentu ini menjadi titik perhatian bagi pemerintah agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” katanya.

Terkait program seragam gratis SD dan SMP Negeri di Tanjungpinang. Rahma menjelaskan bahwa Pemko ingin pembagian ini benar-benar memperhatikan proses. Serta ketentuan pengadaan barang dan jasa. Sehingga mulai dari penetapan HPS, uji kelayakan bahan hingga lelang dan/atau penunjukan langsung, mengalami proses panjang.

Pekerjaan ini sendiri sesuai kontrak selesai pada Desember 2019. Jadi bila masih ada yang menerima pada 2020, karena proses servis purna jual yang disediakan penyedia atas ketidaksesuaian ukuran dan lainnya.

“Ini menjadi pengalaman pertama sekaligus akan menjadi bahan evaluasi ke depan,” ujar Rahma.

Kemudian atas pengadaan air bersih, Pemko telah meningkatkan status SPAM SWRO menjadi BLUD. Peningkatan status ini diharapan jadi lebih fleksibel.

Terkait masalah lampu penerangan jalan, akan jadi bahan evaluasi.

Rahma juga menanggapi beberapa fraksi lain. Semuanya dijawab secara rinci. Dan, dapat diterima masing-masing fraksi.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni didampingi Wakil Ketua II Hendra Jaya dan dihadir 24 anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Reporter: Anabella

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here