Ini Syarat Masuk Tanjungpinang dan Soal Rapid Tes yang Berbayar Itu

0
181

MEDAKONEWS.CO.ID, Tanjungpinang- Pemerintah menetapkan syarat dan aturan bagi siapa saja yang akan masuk ke Tanjungpinang selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Prosedur ini telah disepakati Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana mengatakan bagi masyarakat yang bekerja di sektor kategori esensial dan kritikal, diperbolehkan masuk. Seperti ASN, TNI, Polri, karyawan perbankan, jasa kontruksi, kelistrikan, logistik, dan teknologi informasi. Juga para pekerja sektor UKM. Misalnya, karyawan supermarket atau pedagang pasar.

Diperbolehkan pula masuk untuk kriteria perjalanan khusus, di antaranya kepentingan berobat, bersalin, atau kunjungan duka.

Mereka yang bekerja di sektor kategori esensial dan kritikal harus mengantongi surat. Untuk sektor formal, seperti pemerintahan, surat berasal dari pimpinan. Sektor UKM dari kepala dinas yang membawahi perdagangan atau pasar; karyawan supermarket dari pemiliknya.

“Syarat masuk dengan menunjukkan surat tanda registrasi pekerja dan menunjukkan sertifikat vaksin,” kata Tjetjep, Kamis, 15 Juli 2021, di Tanjungpinang.

Sedangkan yang tidak diizinkan masuk adalah mereka yang tidak memenuhi syarat di atas. Juga yang tak jelas maksud perjalanannya.

“Meski menujukkan surat vaksin dan hasil rapid tes antigen, kalau tidak ada tujuan jelas, tidak boleh masuk wilayah PPKM darurat,” ujar Tjetjep.

Adapun bagi masyarakat yang termasuk kriteria perjalanan khusus dan hanya berbekal sertifikat vaksin, diharuskan rapid tes antigen. Jika tesnya dilakukan di kawasan penyekatan, biaya ditanggung sendiri.

“Di penyekatan harus berbayar, ada aturannya. Salah kalau di penyekatan itu gratis. Itu ada aturannya,” kata Tjetjep.

Kenapa orang yang termasuk kriteria perjalanan khusus masuk daerah PPKM harus rapid tes meski sudah divaksin? Menurut Tjetjep, tes yang digunakan di wilayah penyekatan ini khusus untuk penyelidikan epidemiologi.

Pemprov sendiri dalam waktu dekat akan melaksanakan tes serupa. Secara acak. Tes dilakukan di sejumlah ruas jalan masuk Tanjungpinang dan Bintan. Tapi hasil tesnya bukan sebagai syarat perjalanan.

“Karena kita tidak memberikan setifikat hasil rapid tesnya. Kalau hasilnya positif, akan ditindaklanjuti,” ujar Tjetjep.

Ia menilai penyekatan yang dilakukan Tanjungpinang sebagai daerah PPKM Darurat sudah benar. Tujuannya untuk mengurangi frekuensi mobilitas. Adapun rapid tes di wilayah penyekatan untuk menemukan mereka yang terjangkit Covid.

Dengan demikian, katanya, kasus-kasus yang selama ini terbiarkan terkarantina. Sehingga pemerintah dapat memutus mata rantai penularan.

“Mohon dukung,” kata Tjetjep.

Koordinator Penegakan protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Tanjungpinang, Surjadi menjelaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak bermaksud mempersulit masyarakat. Esensi kedaruratan Covid-19 di Tanjungpinang harus dipahami semua pihak.

Penyekatan, menurutnya, bertujuan meminimalisir mobilitas penduduk di luar hal-hal yang diizinkan, seperti sektor ketegori esensial dan kritikal.

Di luar sektor tersebut, masyarakat masih dibenarkan masuk, jika memenuhi kriteria perjalanan khusus. Syaratnya itu tadi, menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil tes rapid antigen.

Sebetulnya, menurut Surjadi, penyediaan klinik tes Covid di titik penyekatan untuk mempermudah masyarakat.

“Kalau memang orang itu betul-betul punya kepentingan yang esensial yang bisa dimaklumi, untuk memenuhi syarat, berarti mereka harus kembali ke daerahnya untuk mencari klinik yang bisa mengeluarkan sertifikat antigen. Maka itu dimudahkan di situ,” katanya.

Surjadi menjelaskan kondisi Tanjungpinang kini mengkhawatirkan. Kasus positif aktif Covid mencapai 1.597 orang. Bed Occupancy Ratio (BOR) sangat tinggi. Banyak pasien tidak tertampung di rumah sakit.

“Ini yang harus kita antisipasi,” ucapnya.

Ia minta masyarakat mafhum dengan rapid antigen berbayar di titik penyekatan. Hal itu berkaitan dengan tenaga petugas dan ketersediaan stok alat yang sifatnya khusus. Pemko Tanjungpinang menunjuk PT Kimia Farma untuk penanganan tes tersebut.

Adapun yang dimiliki pemerintah hanya untuk testing dan tracing orang yang kontak erat dengan pasien atau bergejala Covid. Bukan sebagai syarat bepergian.

“Di mana pun kita, baik perjalanan darat, laut, udara memang menjadi kewajiban orang yang akan melakukan perjalanan itu sendiri,” ujar Surjadi.

Reporter: Lukman Hasim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here