Instruksi: Agustus Kegiatan Labuh Jangkar di Kepri Harus Sudah Dimulai

0
125
Menteri Koordinator Maritim dan Ivestasi RI, Luhut Binsar Panjaitan.

MEDAKONEWS.CO.ID, Kepri- Menteri Koordinator Maritim dan Ivestasi Luhut Binsar Panjaitan menginstruksikan labuh jangkar di Kepri harus sudah dimulai Agustus 2020. Luhut bahkan memerintahkan semua perizinan harus beres sebelum 17 Agustus.

“Jangan lagi berbelit-belit dengan prosedur yang panjang,” katanya saat memimpin rapat koordinasi secara virtual bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, T.S Arif Fadillah, Jumat, 17 Juli 2020.

Hadir dalam rapat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safril Burhanuddin, Stah Ahli Kemenko Marves Laksmana (Purn) Marsetyio, beberapa kementerian/lembaga lainnya, unsur TNI/Polri, Bakamla, Pelindo I, BP Batam, BUMD dan swasta.

Pada kesempatan itu dibahas penetapan area labuh jangkar baru, yakni di Kabil selat Riau dan Tanjung Berakit. Luhut juga minta hasil koordinasi Pemprov Kepri dengan para operator dalam pengelolaan area labuh jangkar, rencana investasi Reception Facilities (RF) dan pabrik pengolah limbah serta penetapan alokasi lahan di BP Batam.

Dibicarakan pula rencana revisi PP 15/2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP (pendapatan negara bukan pajak) yg berlaku pada Kemenhub, dan kemajuan rencana online single submission.

Selat Riau dan Tanjung Berakit pengelolaannya diserahkan kepada BUMD Kepri. Luhut berharap dalam menjalankannya bisa bekerja sama dengan stakeholder lain tanpa ada lagi prosedur yang panjang.

“Berikan ke ahlinya, jangan sampai berebutan yang bukan ahlinya. Karena ini sudah puluhan tahun dikerjakan tanpa ada kejelasan,” katanya.

Ia juga minta surat persetujuan pembersihan tangki kapal pengelolaannya disejalankan dengan pengelolaan area labuh jangkar. Agar, pengawasannya lebih jelas.

“Sedangkan untuk tank cleaning disatukan saja pengelolaannya, karena jangan sampai seperti kemarin berserakan di Batam dan Bintan,” tuturnya.

Intinya, Luhut menegaskan pendapatan negara yang sudah puluhan tahun tidak terkelola dengan baik ini harus diselesaikan. Dan harus disepakati PP 15/2016 untuk direvisi dan diterbitkan PMK terbaru untuk SOP pungutan pelaksanaan pengelolaan labuh jangkar tersebut.

Sekda Kepri, T.S Arif Fadillah melaporkan bahwa Kepri siap mengelola dua area labuh jangkar baru ini, yakni Selat Riau dan Tanjung Berakit. Sejauh ini berbagai usulan dan perencanaan sudah disusun. Koordinasi pun terus dilakukan.

“Kita terus berkoordinasi terkait berbagai persiapan perizinan, pengelolaan dan hal-hal lain sesuai arahan Menko Marvest,” kata Arif.

Dalam rapat, Dirjen Perhubungan Laut diperintah agar proses perizinan pengelolaan labuh jangkar bersaing dengan negara luar yang hanya butuh waktu 2-3 jam.

“Untuk pengurusan dokumen jangan lagi sampai 2–3 hari, tetapi harus selesai dalam waktu 2–3 jam. Sehingga area labuh jangkar kita semakin kompetitif,” ujar Luhut.

Selain itu, dibahas pula soal tanah di Batam. Luhut minta tanah yang dibawah pengelolaan BP Batam agar diselesaikan dan disiapkan. Lahan kosong bisa dijadikan investasi untuk disewakan tetapi tidak untuk diperjual-belikan. Begitu juga untuk investasi pengelolaan limbah B3 di Batam agar diteruskan. Tapi harus sesuai ketentuan.

Di akhir rapat, Luhut mengimbau sebagian pendapatan pengelolaan labuh jangkar dan pembagian PNBP disalurkan ke TNI/Polri.

Reporter: Lukman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here