Kepala Inspektorat Natuna: Pengembalian Kelebihan Pembayaran TPP Sudah Beres

Kepala Inspektorat Kabupaten Natuna, Robertus L.S.

MEDAKONEWS.CO.ID, Natuna- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2019 menyatakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak sesuai Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019.

TPP 2019 yang dimaksud BPK sebesar Rp221.211.250.

Sementara pada tahun anggaran 2019 Pemkab Natuna menganggarkan belanja pegawai sebanyak Rp493.692.589.595. Realiasasinya Rp 463.445.704.863 atau 93,87 persen.

Artinya, terjadi kelebihan.

Dikonfirmasi masalah ini, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna, Robertus L.S mengatakan secara mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran TPP sudah beres 100 persen.

Pengembalian kelebihan TPP ASN, ia menjelaskan, juga sudah disesuaikan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang disepakati.

“Di SKTJM itu ada berapa nominal dan berapa cicilan per bulan. Ketika tiap bulan cicilan itu tidak dilakukan, maka TPP akan kita tahan,” kata Robertus, Selasa 10 Mei 2022, di lobi kantor bupati Natuna.

Pria yang akrab dipanggil Amin ini juga menerangkan bahwa memang ada temuan yang bersifat pengembalian yang dilakukan oleh ASN, baik perbendaharaan maupun pribadi dan oleh pihak ketiga.

“Yang kita selesaikan ialah temuan pengembalian perbendaharaan dan personal pribadi. Ini kita lakukan sesuai Peraturan Bupati dan Pemerdagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang tuntutan ganti rugi (TGR). Itu harus dilakukan dengan SKTJM dan sita jaminan yang telah disepakati. Jaminan ini nominalnya di atas jumlah pengembalian,” ucapnya.

Dalam Permendagri yang disebut Amin tadi, batas maksimal waktu pengembalian selama dua tahun.

“Selama dua tahun itu dibuktikan dengan SKTPM (Surat Keterangan Terdaftar Penyedia Barang dan Jasa Mampu). Jika selama dua tahun tidak ada pengembalian akan kita lelang apa yang telah dijadikan jaminan dalam SKTPJM itu,” ungkapnya.

Amin berharap temuan yang bersifat pengembalian segara diselesaikan oleh pihak terkait. Agar tidak sampai ke ranah hukum.

“Jika sudah sampai ke tingkat penegak hukum, proses hukum tidak menghentikan pengembalian, ini di atur dalam Undang-undang,” katanya.

Reporter: Dodi Antolius

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here