Ketua DPRD Kepri: KPPAD Harus Tetap Eksis

0
142
Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak.

MEDAKONEWS.CO.ID, Batam- Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak menegaskan bahwa Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) harus tetap eksis. Karena lembaga ini sangat dibutuhkan untuk melakukan tugas pengawasan dan perlindungan anak.

Agar tidak ada kekosongan jabatan komisioner, dikarenakan belum ada seleksi komisioner KPPAD yang baru, Jumaga setuju jabatan komisioner diperpanjang.

“Saya akan segera bertemu dengan Plh Gubernur Kepri TS Arif Fadillah untuk membicarakan hal ini,” kata Jumaga ketika dihubungi media ini, Rabu, 17 Februari 2021.

Ia mengaku langkah-langkah terkait eksistensi KPPAD ini telah disampaikan kepada para komisioner KPAI, KPPAD Kepri dan Batam dalam pertemuan yang berlangsung di Batam.

Sejak beberapa hari belakangan DPRD Provinsi Kepri tengah mencermati permasalahan yang dihadapi KPPAD. Sejak Oktober 2020 lalu DPRD bahkan sudah menyurati dinas terkait untuk melakukan proses seleksi.

KPPAD Kepri, ujar Jumaga, lahir berdasarkan amanat Perda No 7 tahun 2010 tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang disahkan DPRD. Komisi daerah yang bersifat independen ini tidak bisa begitu saja ditiadakan ketika masa jabatan komisionernya habis.

“Ada proses yang harus dilalui dan harus memberitahu DPRD. Sampai sejauh ini, dinas terkait yang menjadi mitra KPPAD belum menyurati KPPAD. Kok tiba-tiba jabatan komisioner tidak diperpanjang dan lembaganya ditiadakan. Ini tidak benar,’’ kata Jumaga.

Ia juga menanggapi Surat Edaran (SE) Dirjen No 460/7121/Bangda Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ke KPAI tetanggal 9 November 2018, yang menjadi rujukan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kepri untuk meniadakan KPPAD.

Surat tersebut, menurut Jumaga, tidak punya kekuatan hukum melemahkan posisi KPPAD/KPAD di daerah, selain hanya sekadar surat edaran. Itu pun hanya ditujukan ke KPAI.

“Sementara urusan anak dan urusan kelembagaan KPPAD adalah urusan kepala daerah, gubernur dan wali kota. Jadi surat tersebut bisa diabaikan,’’ ujar Jumaga.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati menambahkan argumen Kepala Dinas DP3AP2KB Kepri, Misni, harus diluruskan.

Menurutnya, surat edaran posisinya di bawah Unang-Undang 35 tahun 2014 Pasal 74 ayat 2 dimana disebutkan bahwa bila diperlukan KPAD bisa dibentuk di daerah.

Apalagi KPPAD Kepri sudah ada jauh sebelum SE tersebut lahir. KPPAD Kepri sudah ada sejak 2007. Dan pada 2010 kelembagaan KPPAD Kepri diperkuat melalui Perda Kepri Nomor 7 tahun 2010 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

“Artinya DPRD punya andil besar dan tanggungjawab moral untuk lembaga yang mereka lahirkan,’’ kata Rita.

Seorang kepala dinas, menurutnya, yang notabene memiliki tanggungjawab terkait isu perlindungan anak seharusnya tidak bersikap kontra-produktif maupun melakukan pelemahan terhadap upaya-upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak melalui lembga pengawasan maupun lembaga lainnya.

“Apalagi KPPAD Kepri sudah terbentuk yang secara regulasi sudah sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Justru seharusnya Kadis PA bisa mengkoordinirkan dan mensinergikan semua elemen yang berjuang untuk kepentingan terbaik bagi anak di Provinsi Kepri,’’ katanya.

Pelemahan KPPAD Kepri ini, menruut Rita, menunjukan perbuatan berlawanan dengan perundangan dan menunjukan ego sektoral. Padahal kewajiban perlindungan anak harus dijalankan oleh semua pihak.

Sementara Anggota KPAI bidang Kelembagaan, Margareth Maimunah menegaskan peran KPPAD sangat dibutuhkan masyarakat. KPPAD dapat membantu upaya ketidakadilan dalam masalah perlindungan anak.

Adapun Ketua KPPAD Kepri Erry Syahrial menyatakan sejak berakhir masa jabatan hingga saat ini, komisioner KPPAD Kepri belum bekerja seperti biasa karena menunggu surat perpanjangan dari gubernur.

Sejak kantor tidak buka, ujarnya, banyak sekali elemen masyarakat dan lembaga mempertanyakan. Tidak saja masyarakat yang membuat pengaduan kasus anak, namun juga organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, advokat, aktivis perlindungan anak dan banyak lagi.

Reporter: Anabella

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here