Kisruh HPL Transmigrasi Batubi, PATRI Natuna Datangi Kantor DPRD Hingga Acam Bawa ke Jalur Hukum

0
781
PATRI Natuna menyerahkan dokumen kepada lintas Komisi DPRD Natuna

Medakonews,Natuna – Hak Penggunaan Lahan (HPL) Transmigrasi Kecamatan Bunguran Batubi kini masih berpolemik. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran puluhan warga Bunguran Batubi yang terhimpun dalam Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) Natuna yang bertandang ke DPRD Natuna menyampaikan beberapa tuntutan, Senin 24 Febuari 2020.

Sambil membentang spanduk bertuliskan “Transmigrasi adalah Devisa Negara Membodohi Membohongi Warga Transmigrasi Natuna Sama Halnya Menghancurkan Bangsa Ini Sudah 25 Tahun Hak dan Kewajiban Kami Belum Diberikan Pak Jokowi Tolong Kami 1060 KK 7000 Jiwa Bangsa Jadi Korban Transmigrasi”.

Juru bicara warga Transmigrasi Batubi Nur Rahman dengan membawa bukti-bukti yang ada padanya, menyampaikan tiga tuntutan dari masyarakat Transmigrasi Batubi, diantaranya tentang Hak Pengunaan Lahan (HPL), dan status Program transmigrasi yang dinilainya hingga kini tidak jelas.

Nur Rahman juga bersitegas menyampaikan akan membawa hal ini kejalur hukum jika tidak bisa diselesaikan dengan bijaksana. Ia menilai persoalan lahan transmigrasi di Batubi sudah direalisasi oleh pemerintah sejak tahun 1999, namun hingga kini persoalan itu tidak tuntas.

“Sebetulnya sejak tahun 1999 hingga 2001 sartifikat lahan Batubi sebanyak 1060 KK sudah terealisasi melalui dana ABPN oleh pemerintah, kita mempunyai dakumen dan data yang akurat kita akan buka habis-habisan agar tidak terjadi pembohongan publik”. tegasnya.

Warga trans Batubi yang tergabung dalam PATRI Natuna menyampaikan tuntutan ke DPRD Natuna

Menyikapi tuntutan yang disampaikan oleh warga transmigrasi Batubi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna Hussyaini menyampaikan, sesuai dengan arahan dari Bupati Natuna warga Transmigrasi Batubi meminta agar menyelesaikan permasalahan lama.

Hussyaini yang menjabat Kadisnakertrans Natuna sejak tahun 2017 lalu itu, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan sesuai dengan instruksi dari Kementerian yang meminta agar mendata masyarakat asli Batubi.

“Kami telah melakukan pendataan sesuai dengan instruksi dari Kementrian, yang meminta agar mendata masyarakat asli Batubi. Kita telah berkoordinasi dengan RT, RW, Kades dan Camat setempat. Dengan mengumpulkan KTP, KK yang berdomisili di Batubi dan nomor kapling serta trans penganti yaitu ahli waris. Dari hasil pengumpulan data tersebut ada 591 KK yang telah di SK kan oleh Bupati dan diusulkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikatnya”,terang Hussyaini.

Menurut Hussyaini, pihaknya telah melakukan penyelesaikan permasalahan ini satu persatu dan pihaknya juga sangat konsen melaksanakan tugas menyikapi hal ini.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Arismunandar yang menerima langsung aspirasi warga trans Batubi di kantor DPRD Natuna mengatakan, progres penyelesaian sudah ada, namun belum begitu clear. Gambaran-gambaran penyelesaian sudah ada melalui data yang sudah terhimpun dari tahun 2017 di Disnakertrans Natuna.

“Saya melihat harapan dari warga Kecamatan Bunguran Batubi itu terkontaminasinya dengan data-data awal, data dari Disnakertrans bukannya keliru, namun diduga kesalahan data terdapat di Kepala Desa dan Camat. Kita akan panggil kepala desa dan camat dalam hal ini, karena terjadinya kekeliruan ini awal dari bawah”,terang Wan Aris.

Politisi Partai Nasdem ini juga mengatakan, begitu ada data baru yang diajukan oleh Disnakertrans sebagai perpanjang tangan pemerintah Daerah, BPN nantinya akan menyikapi hal data tersebut. Ia meminta agar semua pihak tidak terlalu cepat menjustifikasi persoalan ini.

“Intinya pertemuan saat ini sudah menuju titik penyelesaian masalah, tapi belum tuntas, kami juga akan terus mendesak Disnakertrans untuk menyelesaikan masalah jumlah 1060 KK ini”,ujarnya.

Diwaktu sama, Kepala BPN Natuna, Abdilah Husain menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kordinasi dengan Disnakertrans tentang semua permasalah tanah di Natuna melalui jajarannya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinakertrans Natuna untuk mengumpulkan data dan riwayat permasalahan Transmigrasi, tapi belum ada faktanya yang menjelaskan permasalahan ini,”ungkapnya.

Menurut Abdillah Husein yang menjabat Kepala BPN Natuna sejak tahun 2018 itu, administrasi tanah – tanah yang ada di kabupaten Natuna, dilakukan setelah mendapat Surat Keputusan (SK) dari Bupati Natuna nomor 172 tahun 2017, dimana menetapkan nama-nama calon penerima hak milik di kecamatan Bunguran Batubi sebanyak 591, dari nama-nama tersebut terdaftar berjumlah 491 ada selisih 100 yang sampai saat ini ada juga yang masih berbenturan dengan aturan.

“Tanpa SK Bupati, dalam hal ini kami juga tidak mau ambil resiko”,jelasnya.

Untuk itu, Abdilah Husain menghimbau kepada masyarakat trans Batubi, apabila ini akan ditindaklanjuti, agar semua lahan – lahan diberikan pancang-pancang yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan dan keresahan di masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II Hendri FN yang turut menyambut kehadiran warga Trans Batubi di DPRD Natuna, mengusulkan agar dibentuk tim terpadu untuk mencari kejelasan simpang siur data-data yang berbeda tentang status HPL lahan transmigrasi di Batubi.

Hal ini menurut Hendry sangat berhubungan langsung dengan jabatan – jabatan instansi terkait yang selalu berganti pemimpinya, sehingga aduan yang disampaikan warga Batubi tidak tuntas, masalah ini sudah cukup lama hampir (25) tahun.

Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Marzuki mengatakan, telah memahami aduan yang disampaikan warga Batubi. Ia berjanji aduan yang telah diterima itu akan disikapi bersama instansi terkait kedepanya.

“Kita tetap akan lakukan kordinasi bersama instansi terkait, guna menyikapi dan menyelesaikan aduan yang disampaikan oleh warga Batubi,”terang Marzuki.

Editor : Papi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here