Netralitas ASN Masih Sangat Rendah, Kata Teguh

0
80
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Teguh Widjinarko.

MEDAKONEWS.CO.ID, Kepri- Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS. Arif Fadilah mengingatkan ASN netral dalam pemilihan kepala daerah Desember nanti. Karena netralitas etika yang wajib dipegang teguh penyelenggara negara.

“Pelanggaran terhadap azas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai distorsi dan pelanggaran hukum lainnya, seperti perilaku KKN, kualitas pelayanan publik yang rendah, serta perumusan dan eksekusi kebijakan yang mencederai kepentingan publik,” ujar Arif saat mengikuti Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” di Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Rabu, 5 Agustus 2020.

Deklarasi diikuti para kepala daerah, sekda, Kepala BKPSDM, dan pimpinan Bawaslu. Mereka, antara lain berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepri, Lampung dan Papua.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menjelaskan bahwa setiap ASN harus membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab ASN yang berkenaan dengan etika dan perilaku imparsialitas. Yaitu tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Teguh Widjinarko mengatakan secara global netralitas ASN di Indonesia memperoleh peringkat 54,8 persen. Score ini berada di bawah negara-negara Asean dan British.

“Inilah salah satu aspek kendala bahwa netralitas kita masih sangat rendah,” katanya.

Marak ditemukan motif ASN ingin mendapatkan atau mempertahankan jabatan. PT-JPT Pratama bahkan bersaing untuk mendapatkan perhatian dari bakal calon pimpinan daerah.

“Mereka berupaya untuk mempertahankan jabatannya melalui keterlibatannya dalam mendukung. Selain itu, adanya kekerabatan keluarga dengan calon. Ini yang menjadi penting untuk diperhatikan dengan kurangnya pemahaman tentang regulasi netralitas ASN,” katanya.

Hadir dalam deklarasi Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi SP, Kepala BKN Bima Arya Wibisana, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji.

Reporter: Umi Nur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here