Sampaikan Pandangan Umum Fraksi Terkait Ranperda, DPRD Gelar Rapat Paripurna

0
150
Bupati Anambas Abdul Haris, Ketua DPRD Hasnidar dan Wakil Ketua I DPRD Samsil Umri.

GALERI FOTO


DEWAN
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum dan Tanggapan/Jawaban  Kepala Daerah Terhadap Fraksi-Fraksi DPRD tentang Ranperda, Senin 10 Februari 2020, di ruang rapat gedung DPRD lantai I.

Ketua DPRD Hasnidar didampingi Wakil Ketua I Samsil Umri membuka dan memimpin langsung rapat paripurna tersebut. Dalam rapat, Hasnidar mempersilahkan setiap Fraksi yang ada di DPRD untuk menyampaikan pandangannya masing-masing terkait dua Ranperda yang diusulkan pemerintah daerah.

Unsur pimpinan DPRD membuka sidang paripurna.

Dimulai dari Fraksi PPP Plus. Dalam penyampaiannya, Fraksi PPP Plus meminta penjelasan dari Bupati terkait dengan dua Ranperda yang diajukan ke DPRD ini.

Sedangkan untuk Ranperda tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Fraksi PPP Plus dan fraksi PDIP Plus hanya memaparkan peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal tersebut.

Fraksi PDIP Plus menyampaikan pandangan umum.

Pasal 231 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pembentukan lembaga  tertentu di daerah yang diatur  Perundang-Undangan dijadikan bagian dari Perangkat Daerah. Hal itu juga termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 14 menyatakan bahwa untuk mengelola batas wilayah Negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membentuk badan pengelola nasional dan badan pengelola daerah.

Salah satu Fraksi DPRD saat menyaikan pandangan umum.

Farksi PDIP Plus dalam pandangan umumnya mengenai dua Ranperda yang diajukan pemerintah daerah ke DPRD, meminta Bupati untuk menjabarkan langkah-langkah apa yang akan diambil dan dibuat dalam pelaksanaannya nanti.

Lain halnya dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Fraksi ini fokus tertuju kepada Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Anambas Sejahtera.

Fraksi PPP Plus menyerahkan dokumen pandangan umumnya ke pimpinan sidang.

Diawal penyampaian Pandangan Umumnya, Sekretaris Fraksi PAN Siti Bayu Husnul Khotimah menyampaikan keprihatinannya terhadap keberadaan Perusda Anambas Sejahtera. Namun Siti menyambut baik dan positif serta rasa syukur terhadap usulan Ranperda Perusahaan Perseroan Anambas Sejahtera. Hal ini dianggap sebagai wujud komitmen politik dan kesungguhan pemerintah daerah sebagai pemilik sekaligus pemegang saham perusahaaan.

Mengenai hal tersebut sudah disampaikan pada pengantar nota dinas keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 beberapa waktu yang lalu, terkait dengan perusahaan daerah yang dibentuk oleh pemerintah belum optimal. Hal itulah yang membuat Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan mengaktifkan Perusda dan memberikan penyertaaan modal, agar muncul sumber-sumber PAD yang baru.

Penyerahan dokumen pandangan umum Fraksi.

Fraksi PAN juga menyarankan kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti. Untuk membuat langkah-langkah kongkrit apa saja setelah pengajuan persidangan dan pengesahan Ranperda agar menjadi efektif.

Adapun Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR), menyambut baik Ranperda tentang Daerah Layak Anak.

Sedangkan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Anambas Sejahtera, Fraksi KIR meminta kepada Bupati mengenai beberapa hal yang belum dituntaskan. Di antaranya, selama dua tahun terakhir keuangan Perusda Anambas Sejahtera berada dalam status UN-AUDIT  (belum di Audit) oleh BPK. Farksi KIR menganggap hal itu menyalahi aturan. Disebabkan Perusda Anambas Sejahtera bersumber dari APBD.

Bupati menyampaikan pidato tanggapan.

Hasil evaluasi fraksi KIR menilai pengelolaan Perusda Anambas Sejahtera saat ini belum berjalan maksimal dan belum dikelola dengan baik (mismanagement).

Terakhir, Pandangan Umum dari fraksi Bintang Nasional Indonesia (BNI). Dalam penyampaiannya mengingatkan pemerintah daerah terhadap esensi dari pendirian perusahaan daerah.

Fraksi BNI menyampaikan Perusda Anambas Sejahtera haruslah dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat.

Begitu juga dengan Ranperda Daerah Layak Anak, fraksi BNI hanya mengingtakan komitmen Pemerintah terhadap Ranperda tersebut.

Mengenai Ranperda Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah, fraksi BNI mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah ketika Ranperda tentang perbatasan disahkan menjadi Perda. Permasalahan tapal batas antara Anambas dan Natuna segera bisa diselesaikan.

Setelah semua fraksi yang ada di DPRD menyampaikan Pandangan Umumnya di depan Bupati dan para tamu undangan yang hadir, selanjutnya Ketua DPRD Hasnidar meminta dan mempersilahkan kepada Bupati untuk menanggapinya dan menjawab semua yang telah disampaikan oleh kelima fraksi tersebut.

Tamu undangan sidang paripurna.

Bupati Bupati Abdul Haris dalam tanggapannya menilai DPRD pada intinya sejalan dengan pemikiran pemerintah daerah terkait ketiga Ranperda tersebut.

Haris dalam hal ini juga mengatakan akan menerima semua saran-saran dan usulan-usulan serta masukkan dan akan segera ditindaklanjuti.

Reporter: Muslim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here